PURWAKARTAPOST.CO.ID-Pileg 2019 dipastikan ramai dengan kehadiran artis papan atas yang mendaftar sebagai calon anggota legislatif. Fenomena tersebut tidak membuat Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi ambil pusing.
Menurut dia, umumnya kader Partai Golkar sudah memiliki kemampuan penguasaan teritorial yang baik. Sehingga, popularitas artis dalam arena Pileg 2019 bukan sesuatu yang mengkhawatirkan bagi partainya.
“Sama sekali tidak khawatir karena fokus pileg bukan popularitas. Saya melihat fokusnya lebih ke penguasaan teritorial. Kader Golkar tidak perlu diragukan kalau soal itu. Elektabilitas caleg Golkar itu berdasarkan wilayah binaan di daerah pemilihannya,” kata Dedi, di Kabupaten Bandung Barat, Senin (23/7/2018).
Atas analisa strategis itu, pria beriket Sunda itu berkeyakinan partainya akan mendulang banyak kursi. Target untuk DPRD Jawa Barat sudah ditetapkan sebanyak 27 kursi. Sementara sesuai arahan DPP Golkar, target kursi DPR RI ditetapkan sebanyak 110 kursi.
“Seiring dengan sistem saint lague murni, saya yakin kader Golkar akan menang banyak. Kuncinya tetap penguasaan daerah pemilihan,” katanya.
Golkar Jawa Barat sendiri tidak memajukan caleg berlatar belakang artis. Kualitas kader internal menurut Dedi lebih mumpuni dibandingkan dengan artis populer sekalipun.
“Kami di Golkar Jabar percaya kepada kader kami sendiri. Karena itu, kami tidak memunculkan figur populer. Penghargaan kepada kader internal kami junjung tinggi karena mereka ikut berproses bersama kami sejak awal,” ucapnya.
Bukan Sekedar Jaga Eksistensi
Sebagai politisi dengan jam terbang tinggi, Dedi Mulyadi mengingatkan hakikat berpolitik. Menurut dia, politik tidak boleh disalahgunakan untuk sekedar menjaga eksistensi. Tujuan mulia politik adalah menebarkan spirit kemanusiaan untuk sesama.
“Artis maju di bidang politik itu hak warga negara ya. Saya sangat menghargai ketertarikan mereka untuk berkarya di bidang ini. Tetapi, saya mengingatkan semua pihak agar tidak menjadikan politik sebagai alat menjaga eksistensi. Tujuan politik itu mulia, kita mengamalkan nilai kemanusiaan di sini,” tuturnya.
Orientasi tersebut harus dituju dengan menetapkan tingkat konsistensi yang baik. Hal ini akan terlihat saat seseorang berhasil duduk di kursi parlemen atau tidak.
“Ini butuh konsistensi. Nah, publik nanti bisa menilai, sayangnya memang sering terlanjur basah. Karena konsistensi ini hanya dapat dilihat saat seseorang punya jabatan atau tidak. Apakah nilai itu tergerak dari dalam diri ataukah hanya ada dalam momen politik,” katanya.
