PURWAKARTAPOST.CO.ID-Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kepala daerah pendukung pasangan tersebut memiliki etos kerja kuat. Hal ini dalam rangka membangun sinergitas pelayanan publik tanpa harus terganggu langkah-langkah pemenangan.
Hal itu dikatakan Ketua DPD Golkar Jawa Barat tersebut saat berkunjung ke Balai Kota Bekasi. Tepatnya di Jalan Ir H Djuanda, No 175, Kota Bekasi, Senin (24/9/2018).
“Etos kerjanya harus kuat agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Pak Wali ini termasuk memiliki etos kerja yang luar biasa. Nah, ini menjadikan tidak sulit, karena kalau jurkam orang baik, suara akan mudah diraih. Artinya, kerja kita berbasis kinerja saja,” katanya.
Secara blak-blakan, Dedi mengakui kedatangannya merupakan bagian dari langkah pemenangan Jokowi-Ma’ruf. Akan tetapi, dia memastikan langkah tersebut tidak mengganggu pelayanan publik.
“Kita membicarakan langkah pemenangan secara personal, sekali lagi secara personal ya. Kota Bekasi ini berbatasan langsung dengan Ibu Kota Jakarta. Artinya, ini menjadi bagian dari konsentrasi utama kita,” ujarnya.
Ekspose Pembangunan
Kinerja para kepala daerah pendukung Jokowi-Ma’ruf tersebut kata Dedi harus diekspose secara massif. Dia mencontohkan pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi sudah sangat baik.
Aspek ini menurutnya, sudah sinergi dengan kebijakan pemerintah pusat yang fokus terhadap hal yang sama.
“Bahwa dukungan yang disampaikan itu berdasarkan kesamaan visi pembangunan dan kerja-kerja yang dilakukan. Misalnya, soal infastruktur di Kota Bekasi, ini luar biasa, sangat baik dan tinggal membutuhkan ekspose,” katanya.
Selain itu, pelayanan publik di Kota Bekasi pun sudah berjalan dengan baik. Jenis pelayanan seperti kesehatan dan pendidikan diberikan secara gratis untuk masyarakat luas.
Dedi menerima aspirasi dari Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terkait pengelolaan pendidikan. Menurut dia, aspek fiskal Kota Bekasi sangat mampu untuk memberikan pelayanan prima terhadap sektor pendidikan sampai tingkat SMA.
Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, sektor pendidikan menengah itu malah kini dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Iya tadi saya menerima masukan, Kota Bekasi ini kemampuan fiskalnya sangat tinggi. Demi maksimalisasi itu, bagaimana kalau SMA/sederajat itu dikelola kembali oleh pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.
