Siapa sebetulnya dalang dibalik kegaduhan surat DPP Golkar yang memberi rekomendasi untuk Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien Syafiuddin sebagai pasangan cagub dan cawagub Pilkada Jabar 2018.
Surat ini pertama kali menyebar lewat WhatsApp Grup. Entah siapa yang pertama menyebar namun dari pantauan surat tanpa nomor, tanggal dan stempel ini beredar sejak Kamis 21 September 2017 malam sekitar pukul 23.18 WIB.
Surat yang beredar lewat WhatsApp Grup kemudian menyebar ke kontak lain hingga berulang-ulang. Hingga Jumat 22 September pagi foto surat rekom yang bersifat rahasia ini kemudian muncul di Facebook Grup. Salah satunya grup Forum Komunikasi Politik Purwakarta yang memang sebagai wadah suara dan simpatisa calon dan netizen. Tidak saja grup Facebook ini ada beberapa grup yang juga menyebar foto surat rekomendasi DPP Golkar.
“Selevel Jawa Barat pasti ada klarifikasi di TV tidak percaya kalau di medsos saja. Awas yang menyebar hoax ikut ditangkap.” tulis Oni Kwardiana menjawab postingan foto surat DPP Golkar yang diunggah Alan Subhan Jumat 22 September 2017 pagi.
Hingga terus bergulir ke ribuan kontak WhatsApp, grup Facebook. Foto surat rekomendasi ini menjadi viral khususnya di internal kader Golkar Jawa Barat.
Hingga Jumat siang surat ini kemudian sampai ke telinga Sekjend DPP Golkar, Idrus Marham. DPP Golkar pun buru-buru menggelar konferensi pers menjawab beredarnya surat rahasia rekomendasi cagub-cawagub Jabar dari Golkar.
Beberapa media online dan cetak menulis besar bahwa surat rekomendasi itu “Bodong”, Idrus Marham yang menyebut sendiri bahwa surat itu tidak benar adanya. Tapi anehnya dia tidak merinci jelas kenapa bisa ada tandatangan Ketum dan Sekjend dalam surat itu.
“Ya saya katakan tadi, itu kita tidak dalam posisi memberikan penjelasan (tandatangan) karena memang belum secara resmi kita keluarkan surat. Kita tidak mengeluarkan surat,” tutur Idrus Marham di kantor DPP Golkar, Jumat (22/9/2017).
Salah seorang anggota WhatsApp Grup kemudian menyebarkan analisis kemungkinan pemalsuan tandatangan Setya Novanto dalam surat itu. Hasilnya mengejutkan tandatangan Novanto sangat rentan dipalsukan hingga 87.50 %.
Analisis kecenderungan palsu tandatangan Setya Novanto
Tidak salah bila kemudian Ketua DPD Golkar Jabar, Dedi Mulyadi langsung menindaklanjuti pernyataan resmi Sekjend. Dedi bahkan meminta agar biro hukum Golkar Jabar melaporkan surat bodong itu ke Polri.
Dari Orang Dalam atau Orang Luar?
Jika penyebar surat bodong ini orang dalam maka bisa disebutkan bahwa DPP tengah “galau”. Apa yang terjadi di tubuh Golkar akan sangat dipengaruhi oleh kasus yang tengah menyandera Setya Novanto dalam drama KTP Elektronik. Sebagai sandera maka mau tidak mau Golkar harus mengikuti alur partai lain. Tak salah bila surat bodong ini menjadi tes mental apakah gerbong Dedi Mulyadi akan melembek atau melawan. Fakta berbicara lain DPD Golkar Jabar dan tingkat II melakukan respon balik yang lebih tegas. Usaha lewat surat bodong gagal.
Jika surat ini berasal dari orang luar maka bisa dipastikan ada upaya yang sama sistematisnya seperti bila surat itu berasal dari dalam. Orang luar yang dimaksud adalah orang di luar partai tapi masih sama dalam satu komando.
Diproses Hukum
Langkah tepat dilakukan Dedi Mulyadi untuk meminta pengurus melapor ke Polri. Tentu ini pukulan telak bagi siapapun penyebar surat bodong DPP Golkar. Alih-alih membuat shock kubu Dedi Mulyadi, hoax yang disebar malah berbuntut hukum. Blunder bagi siapapun penyebar surat bodong rekomendasi DPP Golkar.
Jadi Siapa Penyebar Pertama Surat Bodong Ini? karena akan diproses secara hukum maka biarlah hukum yang berlaku.
Penulis: Saefudin Sei (Pimpinan Redaksi Purwakarta Post)
