PURWAKARTAPOST.CO.ID-Ketua APDESI Purwakarta Anwar Sadat mengatakan sejak awal aparat desa di Purwakarta tidak pernah memandang keterlambatan pembayaran siltap sebagai masalah.
Siltap sendiri merupakan penghasilan tetap yang berhak diterima oleh kepala dan aparatur desa atas tugas harian yang diembannya.
Sebagaimana diketahui, Kabupaten Purwakarta mengalami keterlambatan dalam pembayaran siltap karena memilih fokus pada aspek pembangunan.
“Sejak awal saya katakan bahwa kami tidak pernah mempermasalahkan siltap. Hanya dua orang kepala desa yang mempermasalahkkan itu. Artinya, 180 orang lainnya merasa tidak ada masalah,” jelas Anwar di kompleks Setda Purwakarta, Jalan Gandanegara No 25, Senin (19/3/2018).
Menurut Anwar, dia dan jajarannya memahami preferensi prioritas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk fokus dalam pembangunan. Karena itu, pihaknya mengapresiasi langkah tersebut karena orientasinya untuk kesejahteraan masyarakat Purwakarta.
“Kita sudah sepakat pembayaran akan dilakukan. Kalau untuk Januari dan Februari biasanya kan dibayarkan bulan April. Ini demi masyarakat Purwakarta, kita berterima kasih kepada Pemkab yang membangun skala prioritas untuk rakyat,” katanya.
Apresiasi juga dia sampaikan dalam konteks besaran siltap itu. Gaji kepala dan aparatur desa di Purwakarta merupakan yang terbesar di Jawa Barat untuk ukuran kabupaten. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Pemkab Purwakarta untuk memperhatikan para aparatur desa.
“Boleh bandingkan dengan daerah lain, itu cuma Rp50 ribu sebulan. Purwakarta ini meski APBD-nya kecil tetapi tetap memiliki komitmen terhadap kesejahteraan para aparatur desa,” ujarnya.
Gaji kepala desa di Purwakarta mencapai Rp4,5 Juta per bulan, sementara gaji Ketua RW diketahui sebesar Rp700 ribu per bulan. Ketua RT pun turut mendapat perhatian dari pemerintah daerah dengan gaji sebesar Rp650 ribu. Tak ketinggalan, Linmas atau di Purwakarta dikenal sebagai Badega Lembur mendapatkan gaji sebesar Rp400 ribu per bulan.
Lambat Akibat Transisi
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Ruslan Subanda membenarkan hal tersebut. Dalam kapasitasnya yang mewakili Pj Bupati Purwakarta M Taufiq Budi Santoso, mantan Kepala BKPSDM itu menjelaskan ihwal transisi kepemimpinan.
Menurut dia, transisi tersebut mengakibatkan berbagai keterlambatan dalam pengambilan keputusan strategis di Purwakarta.
“Kita mengalami transisi kepemimpinan, karena itu beberapa kebijakan terlambat dieksekusi. Kondisi awal tahun kan memang anggaran belum stabil, tetapi bisa dirapel dulu. Bulan April dan seterusnya tentu bisa normal kembali,” jelasnya.
Ruslan juga berkomitmen untuk menjaga harmonisasi dan kesinambungan pembangunan di Purwakarta.
“Proses pembangunan dan pelayanan pemerintah harus terus berlangsung. Insya Allah bisa terlaksana,” pungkasnya.
