Purwakarta

Hasan Buka-bukaan Soal Aliran Dana Rp2,2 Miliar Kasus Bimtek Fikif DPRD Purwakarta

Purwakarta Post – Dikutip dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Kejaksaan Negeri Purwakarta, Edy Monang Samosir tertanggal 20 Maret 2018‎.

Terpidana kasus dugaan korupsi anggaran kegiatan DPRD Purwakarta TA 2016, Ujang Hasan Sumardi (HUS) membeberkan aliran dana sebesar Rp 2,2 miliar ke sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Purwakarta.

Di BAP itu‎, Hasan ditanya soal penggunaan uang Rp 2,25 miliar sebagai nilai kerugian negara dalam perkara tersebut. Ia menjawab; uang Rp 297 juta dikeluarkan pada Januari hingga Maret 2016 untuk membayar jamuan makan dan minum atas perintah pimpinan Sekretariat DPRD Purwakarta‎.

Hasan menjelaskan bahwa uang itu sebagian diserahkan ke Ketua DPRD Purwakarta Sarip Hidayat dan salah satu pimpinan lainnya yakni Sri Puji Utami kemudian Ketua Fraksi Hanura. ‎Uang senilai Rp 13,5 juta dan Rp 15 juta yang merupakan uang peserta bimbingan teknis dan perjalanan dinas Fraksi Hanura selama 4 hari, dikeluarkan pada Oktober 2016 sesuai permintaan Ketua Fraksi Hanura berinisial HR.

“Lalu uang Rp 31,5 juta dan Rp 66.5 juta sebagai uang kontribusi bintekdan perjalanan dinas untuk tujuh orang dari Fraksi Gerindra yang dikeluarkan pada September 2016 atas permintaan Sri Puji Utami selaku Wakil Ketua DPRD,” kata Hasan.

Di BAP itu, Hasan juga menyebut bahwa ia diperintah Ketua DPRD Purwakarta untuk mengeluarkan ratusan juta untuk diberikan ke sejumlah LSM di Purwakarta. Uang Rp 100 juta‎ yang dikeluarkan September sampai Oktober 2016 atas adanya perintah Ketua DPRD untuk tujuan guna memfasilitasi dan meredam aksi demo LSM.

“Uang diserahkan oleh bapak Ripai selaku Sekretaris DPRD ke perwakilan LSM yang juga diketahui oleh Panda Dinata selaku Kabag Keuangan. Pemberian uang paa LSM Rp 6 juta pada Juli hinga Desember 2016 sebagai uang pembinaan,”  kata Hasan di halaman BAP tersebut.

Hasan juga mengeluarkan uang Rp 600 juta pada Januari sampai Desember 2016 atas perintah pimpinan DPRD Purwakarta untuk menutupi defisit anggaran Sekretariat DPRD tahun 2015.

Lalu uang Rp 166 juta dikeluarkan atas perintah pimpinan untuk membayar kewajiban pengembalian keuangan negara atas perkara sekretaris dewan sebelumnya yakni Syahrul Koswara.

“Uang Rp 118,9 juta untuk menutupi kerugian negara atas temuan BPK RI pada 2016 yang dibayarkan ke Bank BJB Purwakarta atas sepengetahuan pimpinan DPRD Purwakarta,” ujarnya. 

Hasan di BAP juga menyebut soal penggunaan uang Rp 10 juta sebagai permintaan dari Ketua DPRD Purwakarta melalui tenaga ahli DPRD Purwakarta. 

“Dalam SPJ uang itu dibuat seolah-olah untuk membayar perjalanan dinas ketua. Lalu uang Rp 75 juta untuk kegiatan bimbingan teknis panitia seminar dan rapat kordinasi Adkasi di Hotel Plaza pada 1 sampai 3 April 2016,” ujarnya.

Dalam kasus ini, terungkap di persidangan bahwa 45 anggota DPRD Purwakarta menginap di sela kunjungan kerjanya. Namun, faktanya justru tidak menginap. “Uang Rp 122 juta atas permintaan staf komisi untuk membayar biaya penginapan di hotel fiktif dalam rangka kegiatan komisi-komisi,” ujar Hasan.

Awak media mengkonfirmasi ulang isi BAP setebal 6 halaman itu pada Hasan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung. “Iya, saya sudah terangkan isi BAP itu di persidangan. Bahwa uang-uang itu keluar atas perintah pimpinan,” kata Hasan.

Hasan Divonis 7 Tahun, Ripai 4 Tahun

Diketahui, Hasan Ujang Sumardi dan Muhamad Ripai dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diatur di Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana. 

“Menjatuhkan pidana penjara pada ‎terdakwa Hasan Ujang Sumardi, Kasubbag Anggaran DPRD Purwakarta selama 7 tahun dan denda Rp 200 juta serta harus mengembalikan kerugian negara selama Rp 1,9 miliar subsidair 1 tahun 6 bulan kurungan,” ujar Ketua Majelis Hakim, Sudira di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (10/4/2019) lalu.

Dalam perkara yang sama, Majelis hakim juga menyatakan terdakwa ‎Muhamad Ripai selaku Sekretaris DPRD Purwakarta bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di Pasal  2 ayat 1 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

“Menjatuhkan pidana penjara pada terdakwa Muhamad Ripai selama 4 tahun dan denda 200 juta dgn ketentuan kurungan 4 bulan jika tidak dibayar, menghukum terdakwa membayar uang pengganti Rp 117 juta jika tidak dibayar kurungan 6 bulan,” sambung Sudira. 

Seperti diketahui, kasus ini bermula saat DPRD Purwakarta menganggarkan dana Rp10,69 miliar untuk kegiatan penelahaan pengkajian pembahasan raperda, peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas pemerintahan dan kemasyarakat serta rapat badan anggaran. Program tersebut terealisasi sebesar Rp9,39 miliar.

Hanya saja, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah kegiatan fiktif seperti kunjungan kerja dengan menginap di sejumlah kota dan kabupaten di Jabar namun faktanya tidak menginap. 

Tidak hanya itu, kegiatan bimbingan teknis fiktif juga dilakukan dengan adanya surat perintah dari Ketua DPRD Sarip Hidayat pada 29 Juli 2017 di Kota Bandung. Padahal berdasarkan saksi semua anggota DPRD Purwakarta di persidangan, tidak pernah ada kegitan bimbingan teknis pada tanggal tersebut. 

Dalam persidangan tersebut terungkap, selain para anggota ini pura-pura menginap dalam kegiatan kunjungan kerja, terungkap pula soal bimbingan teknis pada 29 Juli 201‎6 yang tidak pernah dilakukan. 

Padahal, Ketua DPRD Purwakarta Sarip Hidayat menandatangani surat perintah bimtek tersebut. ‎Sedangkan 45 anggota membantah mengikuti bimbingna teknis tersebut. Pada sidang 30 Januari 2019, Sarip mengakui menandatangani surat perintah tersebut.

Atas pengakuannya di persidangan, Ketua Majelis Hakim Sudira pada sidang 30 Januari, meminta jaksa untuk membuat surat perintah penyidikan (Sprindik) baru. Namun, hingga naskah ini dibuat, belum nampak langkah Kejari Purwakarta ke arah itu.

Sebagai catatan, kasus ini jadi ironi karena ini kali kedua Sekretaris DPRD Purwakarta diseret ke Pengadilan Tipikor Bandung. Sebelumnya, pada 2017, majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung memutus bersalah Sekretaris DPRD Purwakarta, Maulana Syachrul Koswara karena melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tipikor dengan pidana 1 tahun 3 bulan penjara.

Loading...
Click to comment

Berita Populer

To Top