Politik

Panwaslu Purwakarta Jamin Hak Politik Warga Disabilitas Terpenuhi

PURWAKARTAPOST.CO.ID – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Purwakarta memastikan jika  penyandang disabilitas memperoleh hak-hak politik.

Hal itu diketahui saat Panwaslu Purwakarta menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif bagi kaum diffabel, di Aula Grand Situ Buleud Purwakarta, Kamis (12/4/2018).

Dalam pelaksanaannya, panwaslu menggandeng persatuan penyandang disabilitas indonesia (PPDI) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Purwakarta.

Dalam kesempatan itu dihadiri sekitar 100 orang peserta  dari perwakilan penyandang tuna netra, tuna rungu dan wicara, tuna daksa serta tuna grahita.

“Kita ingin memastikan bahwa hak hak politik penyandang disabilitas ini terjamin, terlebih pada waktu mencoblos nanti,” ungkap Ketua Panwaslu Kabupaten Purwakarta Oyang Este Binos.

Menurutnya, UU Pilkada No 10 Tahun 2016 mengamanatkan agar kaum disablitas mendapat akses yang sama dalam hal penunaian hak politik mereka di Pilkada 2018.

Karena, lanjut dia, menjadi kewajiban penyelenggara dalam hal ini KPU dan Panwaslu agar mereka bisa memfasilitasi secara optimal.

“Jangan muncul kesan, disabilitas sebagai pemilih kelas dua. Sebaliknya, pengabaian atas hak politik mereka merupakan tindak pidana,” ujarnya.

Pihaknya mengharapkan selain aktif mencoblos pada 27 Juni 2018, para penyandang disabilitas yang jumlahnya mencapai lebih 1100 orang di Purwakarta juga aktif ikut serta melakukan pengawasan pemilu. Sehingga jika di lapangan ditemukan dugaan pelanggaran pemilu agar segera melaporkan ke Panwaslu setempat. “Laporkan saja, pasti kita tindak lanjuti,” pinta Binos.

Selama sosialisasi berlangsung, peserta mendapat pemahaman tentang mekanisme penyelenggaraan pilkada di semua tahapan termasuk pungut hitung.

Semua TPS harus mudah diakses oleh masyarakat utamanya penyandang cacat.

“Kalau ada TPS tapi susah diakses, laporkan saja kita bisa pindahkan ke tempat yang lebih aksesible,” ujar

Ketua KPU Purwakarta Ramlan Maulana hadir pada kesempatan tersebut, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubal Bawaslu Jawa Barat, H Wasikin Marzuki, KBO Reskrim Polres Purwakarta Hermawan, Kepala SLB Purwakarta Rudi, serta Ketua PPDI Purwakarta Agus. Disela diskusi ditandangani pula MoU pengawasan oleh Panwaslu, PPDI dan SLB Purwakarta.

Click to comment

Berita Populer

To Top