PURWAKARTAPOST.CO.ID-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi melakukan kunjungan singkat ke Kabupaten Purwakarta hari ini Senin (11/7/2016). Kunjungan singkat tersebut terkait dengan pengawasan KemenPAN RB atas kehadiran pegawai pada hari pertama masuk kerja pasca libur Lebaran. Disela kunjungan singkatnya tersebut Menteri Yuddy berdiskusi dengan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi tentang formulasi kepegawaian yang dia terapkan di Kabupaten yang terkenal dengan Air Mancur Taman Sri Baduga ini.
Menteri Yuddy menyebut konsep kepegawaian yang dimiliki oleh Bupati yang akrab disapa Kang Dedi ini sangat ‘out of the box’. Ini dibuktikan dengan inovasi pembangunan yang telah berlangsung di Purwakarta selama hampir 10 tahun terakhir. Menurut Yuddy inovasi pembangun tidak akan pernah terlepas dari inovasi kepegawaian yang dilakukan oleh sebuah daerah.
“Kementerian yang saya pimpin ini membutuhkan masukan dari berbagai lini, termasuk para kepala daerah. Saya sengaja datang ke Purwakarta untuk mendengarkan masukan dari Kang Dedi. Pemikiran dia sangat luar biasa, sampai-sampai dia memikirkan penyelamatan anggaran dan tata kelola kepegawaian. Meskipun ini bukan isu populer. Tapi dia konsisten,” kata Menteri Yuddy menjelaskan.
Menteri yang masih keturunan Keraton Cirebon ini pun mengatakan dirinya menemukan titik kesamaan antara konsep kepegawaian di Kementerian PAN RB dan konsep kepegawaian di Purwakarta. Dia berujar KemenPAN RB dan Purwakarta sama-sama menjalankan asas efektifitas dalam formulasi kepegawaian.
“Saya tertarik dengan efektifitas pelaksana harian non PNS di Purwakarta, kami di Kementerian menyebut mereka tenaga kontrak, gak tau nih Kang Dedi di Purwakarta menyebutnya apa,” ujar Yuddy sambil melirik Bupati yang selalu mengenakan pakaian khas Sunda itu.
Dedi yang menemani Menteri Yuddy berkeliling Taman Pesanggrahan Padjadjaran (Alun-alun Purwakarta) pun sempat menjawab pertanyaan spontan yang dikemukakan oleh Yuddy. Selama menjalankan pemerintahan di Kabupaten Purwakarta, Dedi mengaku lebih mengutamakan aspek teknis kegiatan dibandingkan aspek kepegawaian yang lain.
“Kami menyebut formulasi kepegawaian non PNS di Purwakarta sebagai Tenaga Harian Lepas (THL). Kami merekrut mereka karena PNS itu lebih cenderung tertarik melaksanakan pekerjaan administratif. Jujur saja saya tidak terlalu menyukai itu. Jadi lebih baik pekerjaan teknis dilaksanakan oleh para THL yang sebenarnya kualifikasi mereka melebihi PNS secara teknis pekerjaan,” kata Dedi menjawab pertanyaan Menteri Yuddy.
Dalam pertemuan tersebut Dedi pun sempat menyebut kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seringkali anggaran yang tersedia selalu diarahkan pada kegiatan yang asal habis dan asal serap. Menurut Dedi, hal seperti inilah yang berakibat pembangunan menjadi mangkrak.
“Persoalannya postur anggaran kita terikat oleh pagu, sehingga asal habis, asal serap tanpa memperhitungkan efektifitas. Ini harus diubah sehingga ke depan tidak boleh lagi anggaran dihabiskan untuk hal-hal yang tidak perlu. Rapat-rapat, seminar dan perjalanan dinas itu tidak perlu. Lebih baik dialihkan untuk pembangunan fisik seperti penyediaan ruang publik. Taman-taman di Purwakarta contohnya,” pungkas Dedi menutup statementnya.
