Nasional

Bagaimana Dapat 200 Juta dari Melaporkan Tindak Korupsi Sesuai PP 43/2018

Twitter @Jokowi

PURWAKARTAPOST.CO.ID-Di Indonesia ada banyak cara agar seseorang mendadak menjadi jutawan dari hasil kerja kerasnya untuk Pemerintah Indonesia, selain menjadi atlet dengan bonus miliaran setiap warga Indonesia pun berhak mendapat hadiah senilai Rp200 juta dengan hanya melaporkan tindak korupsi. Lalu bagaimana agar dapat 200 juta dari melaporkan tindak korupsi sesuai PP 43/2018, simak penjelasannya.

Peraturan yang membolehkan setiap pelapor tindak korupsi mendapat premi RP200 juta tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.

Sebagaimana dikutip dari laman Setneg.go.id, melalui PP 43 tersebut secara rinci disebutkan bahwa setiap pelapor tindak korupsi berhak menerima premi hingga Rp200 juta. Pasalnya yang secara rinci mengatur besaran premi atau hadiah bagi pelapor terdapat dalam Pasal 17 ayat (1) PP 43/2018.

“Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak RP200.000.000 (dua ratus juta),” bunya Pasal 17 ayat (1) PP 43/2018.

Selain tindak korupsi, masyarakat pun dapat melaporkan tindakan suap dengan besaran premi dua permil dari nilai suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan. Beda halnya dengan hadiah bagi pelapor korupsi, untuk kasus suap pelapor maksimal akan mendapatkan Rp10 juta.

PP 43/2018 sendiri telah diteken pada tanggal 18 September 2018 oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Kemenkumham serta telah masuk dalam lembar negara RI nomor 157 tahun 2018.

Lalu apa saja yang harus dilakukan pelapor korupsi agar mendapatkan imbalan atas laporannya, berikut ini tata caranya :

1. Laporkan tindak korupsi kepada pejabat berwenang, badan publik atau penegak hukum;
2. Laporan dapat berbentuk tulisan, lisan dalam bentuk elektronik atau non elektronik;
3. Lampirkan identitas pelapor dalam bentuk fotokopi KTP;
4. Jelaskan temuan lapangan tentang dugaan telah terjadi tindak korupsi;
5. Lengkapi dokumen laporan atau keterangan saksi tindak pidana korupsi;
6. Pelapor berhak menanyakan tentang proses laporannya kepada penegak hukum;
7. Pelapor mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah;
8. Penegak hukum akan melakukan penilaian atas materi laporan yang disampaikan pelapor;
9. Penilaian materi laporan paling lama 30 hari kerja sejak salinan putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap;
10. Peran aktif pelapor dalam mengungkap tindak korupsi, kualitas data dan alat bukti menentukan penilaian pelapor.

Loading...
Click to comment

Berita Populer

To Top