Politik

Panwaslu Purwakarta, Mahar Politik 500 Juta Langgar UU No 10 Tahun 2016

Bukti kwitansi mahar politik yang diterima bakal calon H Komarudin Hidayat

PURWAKARTAPOST.CO.ID-Panitia Pengawasan Pemilu (panwaslu) Kabupaten Purwakarta mengagendakan memanggil pemilik kwitansi mahar politik, Komarudin pada Rabu 10 Januari 2018.

Selain Komarudin, sejumlah nama terkait juga diagendakan bakal dipanggil untuk diklarifikasi. Mereka diantaranya Ketua PPP, Nasdem dan Demokrat.

“Pemberian maupaun penerimaan uang atau materi lainnya dalam proses pencalonan dilarang sebagaimana ketentuan pasl 187 B dan C UU 10/2016 Tentang Pemilukada 2018,” ungkap ketua panwaskab Purwakarta Oyang Este Binos. S.Fil. Selasa (9/1/2018).

Anggota Partai Politik (parpol) atau gabungan yang menerima imbalan dalam pencalonan diancam pidana 36-72 bulan dan denda 300 juta- 1 Milyar.

“Sedangkan orang atau lembaga yang memberi imbalan diancam hukuman 24 bln-60 bln dan denda 300 juta – 1 Milyar,” ujarnya.

Loading...
Click to comment

Berita Populer

To Top