Politik

Beberapa Pejabat Dipanggil Panwaslu Purwakarta

calon bupato nomor urut 1, padil karsoma saat memberikan keterangan kepada panwaslu purwakarta

PURWAKARTAPOST.CO.ID – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Purwakarta dalami laporan dugaan pelanggaran pemilu.

Dugaan pelanggaran tersebut dilaporkan oleh Komunitas Peduli Purwakarta (KPP) tentang visi dan misi salah satu calon yang dianggap mirip dengan program yang akan diluncurkan oleh Pemkab Purwakarta.

Ketua Panwaslu Kabupaten Purwakarta Oyang Este Binos, mengatakan untuk mengumpulkan sejumlah data Panwaslu memanggil beberapa pihak untuk dimintai keterangan. Diantaranya calon bupati nomor urut 2 Anne Ratna Mustika, mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Ketua DPRD Sarif Hidayat dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

“Kemarin saudari Anne dan saudara Dedi Mulyadi sudah memenuhi panggilan mantan Sekda Padil Karsoma juga memenuhi panggilan,” ujar dia, Minggu (6/5/2018)

Ia mengatakan, pemanggilan Padil itu sengaja dilakukan untuk dimintai keteranganya. Sebab pada waktu itu padil masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah (sekda) periode 2013-2018.

“Kita klarifikasi pihak yang dianggap perlu untuk dimintai keteranganya dalam hal ini padil karsoma karena beliau of nya di januari 2018,” ujarnya.

Pertanyaaan yang dilayangkan sendiri lanjut Oyang, seputar kapasitas dan kewenangan Padil sebagai sekda terutama tentang mekanisme penetapan anggaran di 2018. “Mengingat ada nomen klatur yang dianggap sebagai  pelanggaran dimana menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang di laporkan oleh KPP.  pasangan yang dimaksud adalah nomor urut dua karena namanya saung ambu sebesar 750 juta,” tuturnya.

Lebih jauh oyang mengatakan, pihaknya akan terus mendalami terkait laporan tersebut. “Kita juga akan undang ketua banggar yang dalam hal ini juga oficio dari ketua DPRD Purwakarta untuk di klarifikasi juga,” ujarnya.

Pihaknya menargetkan hasil dari klarifikasi tersebut dapat menjadi bahasan akhir panwas beserta gakumdu.  “Untuk memutuskan hasil benar melanggar apa tidaknya laporan tersebut,” ujarnya.

Diketahui, Berkas dugaan pelanggaran pemilu pertama kali dilaporkan oleh KPP. KPP sendiri resmi melaporkan kegiatan “Saung Ambu” sebagai program pemerintah yang diduga menguntungkan/merugikan pasangan calon tertentu. Pelanggaran pemilu yang disangkakan yakni Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota.

Program “Saung Ambu” sendiri masuk dalam pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Purwakarta 2018 pada Dinas Kesehatan Purwakarta. Nilai kegiatan mencapai Rp750 juta yang diperuntukan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan pra-sarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.

Loading...
Click to comment

Berita Populer

To Top