PURWAKARTAPOST.CO.ID-Bakal calon Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan Jawa Barat membutuhkan banyak rumah sakit rujukan sejenis RS Hasan Sadikin. Rumah sakit yang terletak di Kota Bandung itu memang dikenal memiliki peralatan medis dan pelayanan prima bagi pasien.
Hal itu ditegaskan oleh pria yang lekat dengan iket Sunda jenis makutawangsa ini saat memenuhi undangan dari tokoh masyarakat Tasikmalaya. Kegiatan berisi silaturahmi dan curah gagasan ini berlangsung di Kampung Cador, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Ceulipedes, Kota Tasikmalaya, Rabu (7/2/2018) sore.
“Saya pernah dicurhati warga Tasikmalaya, katanya, kalau ke RSHS banyak sekali pasien jadi antrenya lama. Maka saya jawab curhatannya, rumah sakit seperti RSHS ini harus banyak di Jawa Barat,” kata Dedi.
Dedi sempat melontarkan programnya jika nanti berhasil terpilih di Pilgub Jawa Barat. Kata dia, pembangunan rumah sakit setara RSHS harus dibangun paling tidak di lima wilayah di Jawa Barat.
“Jadi nanti pasien tidak menumpuk di Bandung. Misal ada warga Subang, Purwakarta atau Karawang, bisa berobat di Karawang. Kemudian, warga Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan bisa berobat di Cirebon. Warga Tasik dan Ciamis juga begitu nanti tidak perlu jauh ke Bandung,” ujarnya.
Integrasi Kampus dan Rumah Sakit
Pola jangka panjang lanjut Dedi, dapat dilakukan dengan cara melakukan integrasi antara dua stakeholder yakni kesehatan dan pendidikan. Ia mencontohkan Universitas Siliwangi di Tasikmalaya dapat membuka terlebih dahulu Fakultas Kedokteran untuk mencetak tenaga medis yang andal.
“Sambil pemerintah membangun infrastrukturnya, daerah juga harus berperan membangun suprastrukturnya. Kita dorong saja Universitas Siliwangi untuk membuka Fakultas Kedokteran. Jadi, tenaga medis untuk rumah sakitnya nanti mengambil dari sana. Para mahasiswanya juga bisa praktik sambil memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Gagasan Dedi ini bukanlah tanpa orientasi. Ia mengatakan sudah seharusnya pemerataan pelayanan dapat dilakukan sampai pelosok Jawa Barat, sehingga tidak terpusat di Ibu Kota Provinsi.
“Sudah seharusnya semua jenis pelayanan menyebar ke daerah, tidak terpusat di Ibu Kota Provinsi,” tandasnya.
