Desa

Mendes Marwan, Gubernur Jabar Jangan Hambat UU Desa

PURWAKARTAPOST.CO.ID-Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Marwan Jafar menuding gubernur Jawa Barat menghambat pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tentang Desa karena tidak segera mengumumkan hasil tes seleksi pendamping desa yang digelar Senin, 28 Desember 2015 lalu.

 

Tudingan itu menyusul belum adanya kejelasan nama-nama pendamping desa dan tenaga ahli yang lolos seleksi pada akhir tahun lalu. Provinsi Jawa Barat menjadi daerah terakhir yang melakukan seleksi pendamping desa, parahnya hingga kini hasil seleksi tes tulis dan lisan belum juga diumumkan.

 

Provinsi Jawa Barat sendiri mendapat kuota 600 orang tenaga pendamping desa dari 2400 orang pelamar yang ikut seleksi.

 

“Enggak tahu itu gubernur Jabar bagaimana, kalau dia (gubernur) lambat terus kaya gini, ya enggak selesai-selasai,” ujar Mendes, Marwan di Gedung Negara Pemkab Purwakarta, Kamis (7/1/2016) kepada sejumlah wartawan.

 

Menurutnya jika gubernur kurang responsif imbasnya akan menghambat pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan turunananya termasuk soal pendamping desa yang diatur dalam Permendes Nomor 3 tentang Pendamping Desa. Peran pendamping desa penting untuk memfasilitasi pemerintahan desa mengelola dan mengatur prioritas penggunaan dana desa.

 

“Itu kan amanat undang-undang desa, kami sudah kirim tim segala untuk minta kejelasan terkait pendamping desa ini, anda tahu sendiri lah gubernurnya bagaimana, ini sangat menghambat soalnya,” beber Mendes Marwan.

 

Secara tegas Mendes Marwan akan melakukan upaya terakhir yaitu dengan menarik seluruh dana desa untuk wilayah Provinsi Jawa Barat pada tahun ini. Selain itu Kemendes PDTT pun akan turun langsung intervensi dalam menentukan pendamping desa bila pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap lamban mengumumkan hasil seleksi pendamping desa.

 

“Ini menghambat, kalau begini terus, lama-lama kami akan tarik lagi dananya, kami akan intervensi,” ujar menteri.

 

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 tentang Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksana UU Desa PP Nomor 43 tahun 2014.

 

“Karena itu amanah undang-undang, jadi harus segera diumumkan dong,” pungkasnya.

Loading...
www.domainesia.com
Click to comment

Berita Populer

To Top