PURWAKARTAPOST.CO.ID-Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi memiliki pandangan terkait pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, meskipun sebagian dibiayai dari dana pinjaman luar negeri, tetapi kemanfaatan program tersebut akan dirasakan banyak pihak.
Hal itu disampaikan Mantan Bupati Purwakarta tersebut di kediamannya. Tepatnya, di Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Kamis (6/9/2018).
Dedi berpandangan, kebijakan menggunakan biaya pinjaman luar negeri untuk pembangunan infrastruktur tidak bisa disalahkan. Pasalnya, dampak dari pembangunan infrastruktur akan dirasakan di kemudian hari dalam bentuk kemudahan mobilitas dan pertumbuhan ekonomi.
“Ketertinggalan Indonesia di bidang infrastruktur itu fakta. Nah, Pak Jokowi mengambil langkah dengan semangat luar biasa untuk mengejar ketertinggalan itu. Kalau dibandingkan dengan negara lain, kita masih tertinggal. Itu sedang dikejar Pak Jokowi,” katanya.
Fenomena pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat menurut Dedi semakin meningkatkan beban utang tersebut. Opini sebagian kalangan pun menimpakan seluruh masalah ini kepada Presiden Jokowi. Menurut Dedi, seharusnya terkait hal tersebut, semua pihak memandangnya secara arif.
“Pihak-pihak yang menyalahkan Pak Jokowi ini terbagi dua. Ada yang melihatnya dari persfektif akademik, ada juga yang melihatnya dari narasi-narasi dengan tujuan politik,” katanya.
Pria yang saat menjabat Bupati Purwakarta melakukan pembangunan infrastruktur secara massif itu melihatnya dalam persfektif objektif. Menurut dia, sorotan terhadap keuangan negara seharusnya tertuju pada sektor lain seperti belanja aparatur negara.
Hal ini karena, pihak eksekutif maupun legislatif selalu mengalokasikan anggaran berdasarkan pagu. Sehingga, kekakuan ide dan gagasan terjadi dari mulai unsur pimpinan sampai staff pelaksana. Hal ini menurut dia, tidak sebangun dengan ikhtiar Presiden Jokowi dalam melakukan pelayanan kepada rakyat Indonesia.
“Setiap tahun hanya copy paste, muncul mata anggaran itu-itu saja. Palingan belanja rutin, biaya ATK, seminar, sosialisasi, simposium. Tahun pertama sampai tahun kelima pasti sama. Sementara, Pak Jokowi ini fokus kepada pelayanan langsung. Seharusnya, struktur pemerintahan di bawahnya turut mengimbangi,” ujarnya.
Berbagai tunjangan untuk para pegawai pun menurut dia belum mencapai hasil sesuai harapan. Tunjangan tersebut terdiri dari tunjangan jabatan, prestasi, transportasi, fungsional, hari raya dan tunjangan ketiga belas.
Hal yang sama terjadi di lembaga parlemen. Lembaga tersebut setiap tahun mengalami peningkatan anggaran. Berbagai tunjangan yang melekat terhadap tugas dan fungsinya bahkan sampai yang tidak melekat seperti tunjangan komunikasi selalu meningkat.
“Untuk hal ini bahkan tidak ada itu partai oposisi atau pendukung pemerintah. Semua sepakat tanpa interupsi. Kalimatnya sama, menyepakati dengan penuh suka cita,” tuturnya.
Ibarat Perjuangan Seorang Ayah
Budayawan Jawa Barat tersebut mengibaratkan kerja Presiden Jokowi ibarat perjuangan seorang ayah. Kepala keluarga bekerja keras agar keluarganya cukup pangan, sandang dan papan. Kerja keras ini menurut dia harus diimbangi dengan ikhtiar anggota keluarga.
“Seorang ayah pasti tidak ingin keluarganya susah. Dia senantiasa berjuang, bangun rumah dengan kelengkapannya, dia beli kendaraan, dia beli sawah dan ladang,” katanya.
Penghematan belanja keluarga, kata dia, harus dilakukan demi tercapainya tujuan keluarga dalam satu kesatuan. Sehingga, keadilan ikhtiar itu merata di seluruh anggota keluarga.
“Kalau istrinya habiskan uang belanja kemewahan, anak-anaknya pegang gadget mahal sambil nongkrong di klub malam, ini gak adil. Gaji bulanan sang ayah bisa habis, terpaksa ayah berutang dengan beban yang cukup tinggi. Tidak ada yang membantu meringankan bebannya,” ujarnya.
