Purwakarta

238 Buruh Garmen PT Dada Menangkan Gugatan PHI dan Berhak Mendapatkan Rp11,9 Miliar

Purwakarta Post – Sebanyak 238 buruh garmen PT Dada Indonesia Purwakarta akhirnya menenangkan gugatan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Vonis hakim menyatakan bahwa PT Dada Indonesia bersalah dan harus membayar hak karyawan sebesar Rp11,9 miliar.

Gugatan 238 buruh garmen PT Dada Indonesia diwakili oleh Pipih Sopiah dengan nomor perkara 91/Pdt.Sus PHI/2019. Pipih sendiri merupakan karyawan PT Dada Indonesia yang bekerja sebagai cutting asisten supervisor sejak 12 tahun lalu. Putusan dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai Suwanto dan anggota, Yosari dan Sugeng pada 26 Juni 2019 lalu.

Selain hukuman Rp11,9 miliar, PT Dada Indonesia juga dihukum untuk membayar tunai dan sekaligus Rp1.512.239.150 sebagai kekurangan upah buruh tahun 2018, Rp151.394.425 untuk kekurangan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Rp244.080.000 pengganti uang makan,

“Dan menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini senilai Rp 336 ribu,” ujar majelis hakim seperti dikutip dari RmolJabar, Jumat (5/7/2019).

baca juga: Ribuan Buruh Garmen di Purwakarta Blokir Jalan Nasional, Lalu Lintas Terganggu

Disaat yang sama PT Dada Indonesia juga menghadapi gugatan yang dilayangkan oleh 140 lain yang diwakili oleh Cecep Amirudin dkk dan Elni Susanti. Gugatan Cecep Amirudin dan Elni Susanti saat ini dalam proses persidangan.

“Sedangkan untuk gugatan Elni Susanti mewakili 140 orang dan putusannya akan dibacakan pada Senin (8/7),” ujar kuasa hukum Pipih dan Elni via ponselnya.

Seperti diketahui, PT Dada Indonesia mem-PHK massal ribuan karyawannya pada 2018. Mereka tidak mendapat upah, uang makan hingga THR 2018.

“Kami berharap putusan untuk gugatan Elni Susanti dan 140 buruh lainya juga bisa dikabulkan majelis hakim,” ujarnya.

Baca juga :  Setelah Nabrak Rumah, 29 Penumpang Bus Alami Luka-luka

Adapun dalam pertimbangan hakim, menyatakan bahwa PT Dada Indonesia mengalami kerugian sehingga tidak bisa menggaji karyawannya. Hal itu berdasarkan kesaksian manajer akuntansi yang dihadirkan di persidangan.

“Untuk selanjutnya kami menunggu pihak PT Dada. Jika tidak mengajukan banding, kami minta putusan hakim agar segera dieksekusi. Tapi kalau dari PT Dada mengajukan upaya hukum, kami akan ikuti,” ujarnya.

Kasus PHK massal ini sempat mengundang perhatian publik pada 2018. Buruh yang di PHK sempat mengadu ke Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi. Mereka juga sempat berunjukrasa ke DPRD Jabar.

Loading...
Click to comment

Berita Populer

To Top